Dr. Rahmat Hidayat Pulungan Soroti Konsesi Tambang PBNU, Sebut Perlu Dikembalikan kepada Negara

JAKARTA, INDONESIANEWS.MY.ID -  Sejumlah persoalan terkait pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan menjadi perhatian dalam pemaparan Dr. H. Rahmat Hidayat Pulungan di sebuah Forum Sidang Terbuka Doktoral di Universitas Negeri Jakarta pada 29 Oktober 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat menyoroti posisi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu penerima manfaat konsesi tambang. Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan persoalan yang perlu dicermati, terutama dari perspektif kepentingan organisasi dan tata kelola negara.

Ia menilai, posisi PBNU sebagai penerima manfaat konsesi tambang cukup dilematis. Sebab, keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dilepaskan dari persoalan kapasitas, modal, serta tanggung jawab pengelolaannya.

Rahmat juga menyinggung kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada organisasi keagamaan untuk memperoleh konsesi tambang. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kemampuan organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

Soroti Masa Berlaku Izin Tambang

Dalam pemaparannya, Rahmat turut menyinggung masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) yang disebutnya mencapai 20 tahun.

Menurut dia, persoalan pertambangan tidak cukup dilihat dari aspek pemberian izin semata. Ada sejumlah pertimbangan lain yang harus diperhatikan, termasuk nilai ekonomi, kemampuan permodalan, dan kepentingan negara dalam mengelola sumber daya alam.

Ia bahkan menyampaikan pandangan agar konsesi tambang yang diberikan kepada PBNU sebaiknya dikembalikan kepada negara.

Pandangan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pemaparannya mengenai relasi antara organisasi keagamaan, kebijakan pemerintah, dan pengelolaan sumber daya alam.

Keterlibatan Ormas Perlu Dikaji

Rahmat juga menyinggung keterlibatan organisasi kemasyarakatan Islam dalam sejumlah program pemerintah, termasuk skema Kampung Haji.

Ia mengingatkan bahwa perubahan pemerintahan dan dinamika kebijakan publik perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan keterlibatan organisasi keagamaan dalam program-program strategis negara.

Dalam bagian lain pemaparannya, ia menyinggung peran Kementerian Haji dan Umrah. Menurut dia, pembahasan mengenai penyelenggaraan haji perlu memperhatikan berbagai dimensi, termasuk data dan kualitas ibadah jamaah.

Pemaparan tersebut memperlihatkan pentingnya kajian yang komprehensif terhadap kebijakan pemerintah yang melibatkan organisasi keagamaan, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun penyelenggaraan program publik.

(Red. AMU)