DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA: MEWUJUDKAN KEDAULATAN PALESTINA SEUTUHNYA
Oleh: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.IP., M.Si.
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan masyarakatnya terus berupaya maksimal dan bahu-membahu dalam ikhtiar memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina seutuhnya. Tujuannya ialah mewujudkan kemerdekaan Palestina 100 persen dari penjajahan rezim zionis Israel, baik secara de facto maupun de jure. Kolaborasi efektif dan kerja sama strategis itu melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Islam, instansi dan lembaga resmi pemerintah, serta ormas lintas agama dan organisasi berbasis kemanusiaan. Berbagai pihak turut terlibat aktif dalam upaya tak kenal lelah ini, antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Al-Aqsha Working Group (AWG), Indonesia Global Peace Convoy (IGPC), Nusantara Palestina Center (NPC), International Networking for Humanitarian (INH) dan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI.
- Amanat Konstitusi, UUD Negara RI Tahun 1945
Gotong-royong antara masyarakat Indonesia dan pemerintah RI dalam membantu perjuangan kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina merupakan konsekuensi logis dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, pada Alinea I. Amanat itu berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Itu sebabnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga detik ini, pemerintah RI secara konsisten dan konsekuen tidak pernah memiliki dan membuka hubungan diplomatik dengan rezim zionis dan Negara Israel. Kondisi ini seiring dengan prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia serta predikat pemerintah RI sebagai pendiri dan pencetus Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Nonblok (Non Alignment Movement) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN).
Apalagi Indonesia juga berstatus sebagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Organization of Islamic Cooperation/ OIC), Group of 20 (G20), Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/ UN), BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), The Developing-8 (D-8) Organization for Economic Cooperations, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) dan World Trade Organization (WTO). Hal ini tentu semakin meningkatkan semangat diplomasi internasional Pemerintah RI dalam menyuarakan kerja sama strategis dan efektif serta memperjuangan kolaborasi global untuk mendukung penuh kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina seutuhnya dari penjajahan rezim zionis Israel.
- Problematika Palestina dan Posisi Indonesia
Dalam buku berjudul Gaza, Surat Cinta yang Ditulis dengan Luka karya Muhammad Husein Gaza, tertulis bahwa Palestina adalah titik temu berbagai kepentingan seperti kolonialisme modern, kapitalisme global, fundamentalisme religius, dan perjuangan kemerdekaan. Muhammad Husein Gaza ialah seorang jurnalis asal Indonesia, aktivis Palestina yang pernah 13 tahun tinggal di Gaza. Menurutnya, Palestina bukan sekedar konflik teritorial di sudut Timur Tengah, melainkan arena permainan dinamika kekuasaan global. Untuk memahami siginifikasi Palestina bagi masa depan Indonesia, maka kita (masyarakat Indonesia) perlu melihat posisi uniknya dalam geopolitik global. Jadi memahami Palestina adalah memahami anatomi kekuasaan global kontemporer. (hlm. 36).
Definisi dan pemahaman tentang permasalahan Palestina di atas mendeskripsikan betapa kompleks dan rumitnya problematika Palestina ditinjau dari sudut pandang geopolitik global dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Terdapat beberapa posisi fundamental pemerintah RI dan bangsa Indonesia terhadap permasalahan Palestina. Pertama, pandangan umum bangsa Indonesia bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina adalah perlawanan abadi terhadap kolonialisme modern dan kapitalisme global. Hal ini sesuai dengan jati diri dan spirit moral bangsa Indonesia, sebagaimana amanat Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, pada alinea pertama. Kedua, peran aktif dan strategis bangsa Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Tepatnya sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta predikat Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Konsekuensi logis dari predikat ini ialah bangsa Indonesia dan Pemerintah RI memiliki posisi fundamental religius yang kokoh dan mendasar untuk menentang semua tindakan biadab dan di luar batas kemanusiaan rezim zionis Israel terhadap bangsa dan negara Palestina.
Terkait dengan kepentingan kapitalisme global, hal ini terlihat eksplisit dalam bentuk perlindungan total dan menyeluruh negara-negara Group of Seven (G7), yang tergolong negara industri maju, terhadap rezim zionis Israel. Bahkan negara pendiri sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat (AS), selalu menggunakan hak veto miliknya untuk melindungi setiap jengkal kepentingan rezim zionis Israel dalam penjajahan, invasi, teror, genosida dan penindasan terhadap bangsa Palestina. Negara adidaya yang mengklaim dirinya sebagai Polisi Dunia itu juga dikenal oleh dunia internasional sebagai pencetus dan pelindung kepentingan kapitalisme global.
- Palestina, Amerika Serikat dan Ekonomi Politik Timur Tengah
Dalam buku Timur Tengah dalam Sorotan, Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia, Yon Machmudi menulis bahwa para pelaku bisnis di Timur Tengah, yang sebagian besar berasal dari keluarga elit penguasa, the rulling elites, lebih suka melakukan kegiatan ekonomi dengan negara-negara industri di Eropa dan AS daripada mengembangkan kerja sama ekonomi regional. Kenyataannya, Timur Tengah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap berbagai teknologi dari Barat. (hlm. 76). Pemerintah AS bersedia menjamin keberlangsungan kekuasaan para rezim Arab dari musuh-musuh politiknya, sementara para rezim di Arab berusaha menjamin kepentingan minyak di Timur Tengah. Hubungan AS dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah semakin melunakkan sikap mereka terhadap Israel sehingga selalu akomodatif dan koperatif dengan berbagai kepentingan politik dan bisnis AS di dunia Arab. (hlm. 77). Menurutnya, kedekatan negara-negara Arab dengan AS mengakibatkan semakin melemahnya sikap mereka terhadap Israel sehingga semakin terabaikan nasib Palestina. (hlm. 84).
Dengan demikian, terdapat barter kepentingan politik dan ekonomi antara sebagian rezim penguasa negara-negara Arab, khususnya antara negara-negara kaya minyak dan gas alam seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Negara Kuwait, Negara Qatar, Kesultanan Oman, dan Kerajaan Bahrain, dengan rezim penguasa di Amerika Serikat. Di satu sisi, rezim penguasa negara-negara Arab kaya minyak dan gas alam itu membuka investasi sebesar-besarnya dari AS untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan investasi terhadap sumber daya alam mereka. Bahkan hasil-hasil kekayaan alam itu sebagian besar diekspor ke AS untuk memenuhi kebutuhan industri negara adikuasa itu. Di sisi lain, rezim penguasa di AS juga bersedia untuk menjadi pelindung utama bagi kekuasaan politik dan keamanan wilayah rezim penguasa negara-negara Arab kaya minyak dan gas alam itu. Dalam konteks ini, stabilitas politik, sosial dan ekonomi di negara-negara Arab itu menjadi kata kuncinya. Selama kondisi ini terjamin, maka kepentingan bisnis dan politik AS di kawasan Arabia akan dapat terpelihara, termasuk eksistensi rezim zionis Israel yang menjadi sekutu utama AS di kawasan Timur Tengah.
- Filantropi Masyarakat Indonesia dan Kemerdekaan Palestina
Lebih lanjut, peran aktif masyarakat sipil, civil society, atau ormas-ormas Islam serta lembaga-lembaga kemanusiaan dan filantropi Indonesia dalam menjalankan misi diplomasi kemanusiaan internasional juga sangat strategis untuk membantu perjuangan kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina seutuhnya. Mereka telah melaksanakan second track diplomacy, diplomasi jalur kedua, atau people to people diplomacy, bahu-membahu dan bekerja sama dengan pemerintah RI yang telah melaksanakan first track diplomacy, diplomasi jalur pertama, atau government to government diplomacy di pentas internasional. Misalnya, peran penting dan strategis MUI bekerja sama dengan ormas-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) NU, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS DMI, BAZNAS, Dompet Dhuafa, NPC, INH dan MER-C dalam ikhtiar membangun Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH). Rumah sakit ini rencananya akan dibangun di Kota Hebron, Tepi barat, Palestina.
A. Ikhtiar Membangun Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH)
Dalam buku Diplomasi Wasathiyyatul Islam Majelis Ulama Indonesia karya Tim Penulis Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLN-KI) MUI, tertulis bahwa Rencana pembangunan RSIH di Kota Hebron, Tepi Barat, Palestina, telah menjadi program kerja Komisi HLN-KI MUI tentang pelaksanaan diplomasi kemanusiaan untuk Palestina. Lalu pada 5 Maret 2021, Dewan Pimpinan MUI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-409/DP-MUI/III/2021 tentang Susunan dan Personalia Panitia Pembangunan RSIH. Kepanitiaan ini dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat Bidang HLN-KI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, M.A. (hlm. 150).
Sebelumnya, telah ada implementasi Memorandum Kesepakatan antara MUI dengan Kotamadya Hebron, Palestina, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat Bidang HLN-KI Masa Bakti 2015-2020, KH. Muhyidin Junaidi, M.A., dan Tuan Tayseer Abu Sneina, Wali Kota Hebron, di Amman, Yordania, pada 20 April 2020. Khususnya, ketentuan tentang perlunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Panitia Kerja MUI dan Wali Kota Hebron untuk memerinci kegiatan-kegiatan kerja sama yang disepakati di MoU (Memorandum of Understanding), atau Nota Kesepahaman, guna terwujudnya pembangunan RSIH. Ketentuan ini juga mengatur tentang perlunya dikeluarkan sebuah Regulasi Operasional (RO) yang mengatur cara teknis pelaksanaan MoU dan PKS dalam melaksanakan pembangunan RSIH yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kerja MUI dan Ketua Panitia Kerja Hebron. (Ibid., hlm. 150-151).
Seperti dikutip dari CNN Indonesia dalam berita berjudul “MUI Bangun Rumah Sakit di Hebron,” pada Selasa, 26 Maret 2019, tertulis bahwa rencananya, RSIH itu akan dibangun di atas tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi dengan biaya senilai US$ 7 Juta. Biaya pembangunannya diperoleh dari sumbangan sejumlah lembaga seperti Dompet Dhuafa, BAZNAS, LAZISNU, Muhammadiyah dan Al-Azhar. Menurut Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat Bidang HLN-KI Masa Bakti 2015-2020, KH. Muhyidin Junaidi, M.A., RSIH bertujuan untuk membantu mengobati masyarakat Palestina yang mengalami trauma akibat perlakuan diskriminatif Israel. “Jadi rumah sakit ini untuk mengobati korban tauma yang diperlakukan kasar, diskriminatif oleh bangsa Israel. Maka kami sepakat membantu dengan bangun rumah sakit ini,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Senin, 25 Maret 2019.
Selain itu, seperti dikutip dari MUI.OR.ID dalam berita berjudul “BAZNAS Dukung MUI Bangun Rumah Sakit Islam di Hebron,” pada 12 April 2019, tertulis bahwa Wali Kota Hebron, Tayseer Abu Sneina, turut mendukung pembangunan Rumah Sakit Islam Indonesia (RSII) di Hebron, Palestina. Beliau telah memberikan bantuan dana senilai US$ 830 ribu. Bahkan 16 penduduk Hebrom telah mewakafkan tanah yang totalnya mencapai 4.000 meter persegi sebagai lahan pembangunan Rumah Sakit. Harapannya, 90 persen sisa biaya pembangunan rumah sakit berasal dari bantuan bangsa Indonesia. Maka dengan dukungan BAZNAS, MUI juga akan bekerja sama dengan LAZ lain seperti Dompet Dhuafa, LAZISNU, LAZISMU, maupun LAZ-LAZ lainnya di tingkat daerah.
Lalu pada 6 Mei 2021, MUI meluncurkan kegiatan “Aksi Kemanusiaan Penggalangan Dana RSIH” melalui sejumlah langkah seperti mengeluarkan “Seruan Penggalangan Dana Amal Kemanusiaan untuk Palestina, Nomor: Kep-904/DP-MUI/V/2021. Surat ini dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat pada 6 Mei 2021 dan ditujukan kepada pimpinan seluruh ormas Islam, pimpinan lembaga pendidikan Islam, pimpinan lembaga filantropi Islam, pengurus masjid dan masyarakat Indonesia. Bahkan MUI telah menerbitkan Surat Edaran Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomor: Kep-905/DP-MUI/V/2021 pada 6 Mei 2021. Surat edaran ini ditujukan kepada pengurus MUI Pusat, pengurus MUI Provinsi dan pengurus MUI Kabupaten/ Kota. MUI pun meluncurkan kampanye “Gerakan Aliansi Amal Kemanusiaan untuk RSIH Palestina” ke berbagai kalangan masyarakat, khususnya lembaga filantropi dan kalangan media cetak, media sosial dan media audio visual. Gerakan ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Aliansi Amal Kemanusiaan untuk RSIH Palestina dengan menyampaikan donasi mereka ke Rekening Bank Palestina RSIH MUI (BNI Syariah No. 0842531400) pada 17 Mei 2021. (Tim Penulis Komisi HLNKI MUI, Op.Cit., hlm. 152).
B. Derap Langkah MUI dan Ormas Islam Membangun RSIH
Gerakan Aliansi Amal Kemanusiaan untuk RSIH Palestina itu segera mendapatlan tanggapan positif dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya tokoh-tokoh ulama, lembaga filantropi dan ormas-ormas Islam. Misalnya, bantuan donasi dari: LAZISMU (23 Mei 2021): Rp 9.768.636.858,00; LAZISNU (23 Mei 2021): Rp 711.194.007,00; PP (Pimpinan Pusat) DMI (23 Mei 2021): Rp 96.430.500,00; Ustadz Adi Hidayat (24 Mei 2021): Rp 14.300.000.000,00; Masyarakat Haurgeulis (28 Mei 2021): Rp 30.000.000,00; MUI Provinsi Bali (25 Juni 2021): Rp 430.165.319,00; Sekolah Indonesia Jeddah (28 Juni 2021): Rp 23.003.300,00; Sekolah Indonesia Jeddah (29 Juni 2021): Rp 41.126.400,00; LAZNAS Al-Azhar Jakarta (16 Agustus 2021): Rp 500.000.000,00; Majelis Pengajian dan Zikir TASTAFI (Tasawuf Tauhid dan Fiqih) Aceh (3 September 2021): Rp 106.000.000,00; Dai Rantau Minang (DARAM) (16 September 2021): Rp 15.250.000,00; dan Wahdah Islamiyah (17 Juni 2021): Rp 1.000.000.000,00. (Ibid., hlm. 152-153).
Selain itu, MUI juga mengadakan kerja sama dengan lembaga filantropi kitabisa.com untuk mengampanyekan dan melakukan penggalangan donasi Gerakan Amal Pembangunan RSIH di Palesina melalui akun: https://www.kitabisa.com/campaign/rsihpalestina. Pada 19 Mei 2021, kampanye ini berhasil menggalang dana seniai Rp 3 miliar yang telah diserahkan kepada Panitia RSIH dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.Ag. Lalu pada 24 Mei 2021, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, Buya Dr. H. Anwar Abbas, M.A., menerima donasi dari Ustadz Adi Hidayat senilai Rp 14,3 miliar untuk keperluan pembangunan RSIH, Rp 5 miliar untuk RSIH, dan Rp 3 miliar untuk dana kemanusiaan masyarakat Palestina korban tindak kekerasan Israel. Prosesi penyerahan ini disaksikan langsung oleh Duta Besar Negara Palestina untuk RI, Zuhair Al-Shun. (Ibid., hlm. 153).
Kemudian pada 25 Mei 2021, Ketua umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Miftachul Achyar, telah secara simbolik menyerahkan donasi sebesar Rp 22,3 miliar kepada Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Shun, di Gedung MUI Pusat. Sumbangan itu terdiri dari Rp 19,3 miliar untuk pembangunan RSIH dan Rp 3 miliar untuk membantu korban kekerasan zionis Israel di Jalur Gaza, Palestina. Sumbangan senilai total Rp 19,3 miliar itu diperoleh dari sumbangan masyarakat yang disalurkan melalui MUI senilai Rp 2 miliar, Youtuber Fadil Jaidi senilai Rp 3 miliar dan Ustadz Adi Hidayat sebesar Rp 14,3 miliar. (Ibid., hlm. 153-154).
Peran aktif MUI bekerja sama dengan berbagai ormas Islam, lembaga filantropi dan organisasi kemanusiaan ini menjadi bukti nyata dari kerja sama strategis dan kolaborasi efektif antar berbagai organisasi non pemerintah. Khususnya, produktivitas mereka dalam aktivitas kemanusiaan dan ikhtiar maksimal untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina seutuhnya.
- Apresiasi dan Harapan Pejuang Palestina untuk Indonesia
Lebih lanjut, peran vital, penting dan strategis Pemerintah RI dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang tulus dari para pemimpin dan pejuang kemerdekaan Palestina. Misalnya, pernyataan dan pesan khusus dari Perdana Menteri Ketiga Otoritas Nasional Palestina periode 2006-2007, Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyyah, untuk pemerintah RI dan masyarakat Indonesia. Pesan itu disampaikan langsung oleh Ismail Haniyeh, yang juga Kepala HAMAS, Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah, di Jalur Gaza periode 2007-2017, kepada Pendiri dan Direktur Al-Fahmu Institute, Dr. H. Fahmi Salim, Lc., M.A., saat keduanya bertemu di Doha, Qatar, pada Oktober 2023.
Dalam buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, Ustadz Fahmi Salim menulis bahwa dalam pertemuannya dengan Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, terdapat empat pesan yang beliau sampaikan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Pertemuan itu berlangsung beberapa pekan setelah dimulainya Operasi Badai Al-Aqsha oleh Faksi Hamas sejak Sabtu, 7 Oktober 2023. Tepatnya, setelah Ustadz Fahmi Salim selesai menghadiri acara Konferensi Internasional Tentang Pembaruan Pemikiran Syekh Yusuf al-Qardhawi dan Peluncuran Ensiklopedia karya Syekh Yusuf al-Qardhawi sebanyak 105 jilid. Ketua Biro Politik HAMAS Periode 2017-2024 itu juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, sebagai negara besar yang memiliki pengaruh signifikan dan suara yang besar, menyuarakan dan membela hak bangsa Palestina.
“Sebagaimana harus kita sadari bersama bahwa peperangan umat seluruhnya, bukan hanya Palestina, melawan penjajahan dan kesewenangan zionis. Dalam kesempatan ini, kami meminta beberapa hal kepada seluruh rakyat dan pemerintah RI,” ujarnya. (hlm. xxix- xxx).
Pertama, sikap politik yang tegas mengutuk Israel atas tindakan agresi kepada rakyat di Jalur Gaza, Palestina, juga menuntut keras penghentian serangan bombardir yang diarahkan ke bangsa Palestina, dan segera memberikan bantuan kemanusiaan darurat ke Gaza melalui pintu negara Mesir lewat gerbang Rafah. Kedua, meminta Indonesia bersama negara-negara Islam Arab lainnya untuk berdiri tegas menolak ide migrasi rakyat dari Jalur Gaza dengan alasan serangan militer Israel yang membabi-buta. Demikian pula, menyampaikan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan nasional untuk membela hak-hak dasar Palestina. (Ibid., hlm. xxx).
Ismail Haniyeh juga meminta kepada seluruh bangsa Indonesia yang cinta perdamaian dan berpihak pada keadilan untuk terus-menerus melakukan aksi-aksi protes jutaan massa di seluruh kota-kota di Indonesia. Hal ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersama rakyat al-Quds, Gaza, Palestina dan kemerdekaannya, menentang segala bentuk agresi dan kejahatan perang entitas zionis. Gerakan kerakyatan turun ke jalan-jalan ini penting untuk mendukung moral bangsa Palestina melawan kekejaman dan menentang pembantaian-pembantaian Israel. Kami menyerukan gerakan aksi gelombang massa untuk kembali ke Palestina dan menolak hijrah keluar dari Gaza. (Ibid., hlm. xxx-xxxi).
Ketiga, pentingnya masyarakat Indonesia memberikan dukungan harta finansial dan kemanusiaan lewat lembaga kemanusiaan Indonesia. Keempat, meminta kepada Indonesia utntuk menolak propaganda Israel yang membalikkan fakta perjuangan rakyat Palestina dan memberinya stigma teroris, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), dan sebagainya. “Kami juga mengharapkan kepada ulama-ulama Indonesia untuk mengadakan forum-forum keumatan dan pernyataan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina, juga mengeluarkan fatwa-fatwa pentingnya mendukung jihad rakyat Palestina. Selain itu, para ulama juga diharapkan untuk memimpin aksi protes terhadap Israel dan dukungan Amerika Serikat di baliknya, sebagaimana tugas para ulama sesuai tuntunan al-Qur’an dan hadis,” ucap Ismail Haniyeh. (Ibid., hlm. xxxi).
Menurut Ismail Haniyeh, doa orang-orang saleh di Indonesia juga penting. “Karena doa, selain senjata militer, adalah senjata ampuh. Doa akan memberikan dampak besar dalam jalannya pertempuran haqq melawan kebatilan. Sebagaimana doa Thalut dan Dawud saat melawan pasukan Jalut, juga doa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam (SAW) saat perang Badar,” ujarnya. Beliau (Nabi Muhammad) SAW, lanjutnya, berdoa sangat khusyuk, mengangka kedua tangannya hingga selendang jubah beliau jatuh ke tanah. “Jadi kami memohon doa yang tulus dari seluruh shalihin-shalihat, terutama di waktu-waktu malamnya, agar Allah memberikan keteguhan dan kemenangan bagi para pejuang al-Aqsha. Agar Allah menerima arwah para syuhada, mengobati duka mereka dan mengalahkan kesombongan musuh kami dan semua sekutunya,” ujarnya. (Ibid., hlm. xxxi-xxxii).
Dengan demikian, sejumlah harapan serta empat pesan strategis dari Ketua Biro Politik HAMAS, Ismail Haniyeh, kepada Pemerintah RI dan masyarakat Indonesia, melalui Ustadz Fahmi Salim, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki arti penting dan makna vital dalam perjuangan mewujudkan kedaulatan bangsa dan Negara Palestina seutuhnya. Arti penting dan makna vital itu meliputi dukungan luas dan menyeluruh dalam bidang politik, sosial, ekonomi, agama dan kemanusiaan yang secara tulus dan ikhlas telah diberikan oleh bangsa Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan bangsa dan Negara Palestina seutuhnya. Dukungan bangsa Indonesia sangat penting untuk memperkuat mental, moral, spiritual dan keimanan bangsa Palestina dalam menghadapi tindakan biadab rezim zionis Israel.
- Kesimpulan
Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pendiri Gerakan Nonblok (NAM), pendiri KAA dan ASEAN, serta menjadi anggota OKI, G20 dan PBB, Indonesia memiliki kapasitas sangat besar dan sumber daya luar biasa dalam mempengaruhi pandangan umum (worldview) masyarakat global mengenai kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Sikap tegas dan pendirian kokoh pemerintah RI untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan entitas rezim zionis Israel, sejak 17 Agustrus 1945 hingga kini, telah menjadi memori kolektif historis masyarakat internasional. Pemerintah RI dan bangsa Indonesia pun tidak pernah memberikan pengakuan terhadap entitas negara zionis Israel, baik secara de facto maupun de jure. Bahkan pemerintah konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina di berbagai forum internasional. Pemerintah juga berupaya maksimal dalam menyuarakan kedaulatan Palestina seutuhnya di pentas diplomasi global, termasuk memberikan pengakuan secara de facto dan de jure terhadap Otoritas Nasional Palestina.
Selain itu, kebijakan politik luar negeri bebas aktif pemerintah RI juga menjadi keuntungan dan berkah tersendiri untuk mengajak sebanyak mungkin negara di dunia dan masyarakat internasional menentang kebiadaban rezim zionis Israel terhadap Palestina. Atas dasar kemanusiaan, penentangan terhadap segala bentuk penjajahan dan upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah RI bahu-membahu dengan masyaa dirakat Indonesia (civil society) untuk menjalankan diplomasi kemanusiaan di Palestina. Ikhtiar maksimal serta kerja sama strategis dan kolaborasi efektif antara pemerintah RI dengan civil society di Indonesia untuk membangun Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH) di Palestina menjadi contoh nyata dari diplomasi kemanusiaan ini. Dengan kata lain, terdapat sinergi positif antara diplomasi kemanusiaan melalui mekanisme people to people, sebagai diplomasi jalur kedua (second track diplomation), dengan diplomasi kemanusiaan melalui mekanisme government to government, sebagai diplomasi jalur pertama (first track diplomation).
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.
Wakil Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa (PD PAB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
DAFTAR REFERENSI:
1. Gaza, Muhammad Husein. Juni, 2025. Gaza, Surat Cinta yang Ditulis dengan Luka. Bandung: Syaamil Books dan INH (International Networking for Humanitarian).
2. Machmudi, Yon. Januari, 2021. Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
3. Tim Penulis Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oktober, 2022. Diplomasi Wasathiyatul Islam Majelis Ulama Indonesia. Bantul: Mata Kata Inspirasi.
4. Salim, Fahmi. Februari, 2024. Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis. Jakarta: Yayasan Alfahmu Internasional Indonesia.
- BERITA
5. CNN Indonesia. “MUI Bangun Rumah Sakit di Hebron.” Jakarta. 26 Maret 2019.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190325141621-106-380443/mui-bangun-rumah-sakit-di-hebron.
6. MUI.OR.ID. “BAZNAS Dukung MUI Bangun Rumah Sakit Islam di Hebron.” Jakarta. 12 April 2019.
https://mirror.mui.or.id/berita/26144/baznas-dukung-mui-bangun-rumah-sakit-islam-di-hebron/.
=============================
Kontributor: Muhammad Ibrahim Hamdani
