JAKARTA, INDONESIANEWS.MY.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menyampaikan enam poin pernyataan sikap terkait perkembangan dan dinamika politik nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Besar (Konbes) NU yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, PBNU menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan sikap itu dibacakan setelah jajaran pengurus NU melakukan musyawarah untuk merespons perkembangan situasi politik nasional, terutama dinamika pemerintahan yang dinilai berlangsung cepat.
"Kami Pengurus Jam'iyah NU setelah memperhatikan dan mencermati dinamika sosial politik nasional serta setelah mendengar harapan dan masukan dari warga NU di berbagai wilayah Indonesia melalui Konferensi Besar NU yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2026, dengan ini menyatakan sikap," demikian pengantar pernyataan tersebut.
Enam Poin Pernyataan Sikap PBNU
Dalam poin pertama, NU menyatakan senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, NU meminta seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kehormatan bangsa serta negara.
PBNU juga mengingatkan agar setiap langkah politik yang diambil mengedepankan semangat kebersamaan, sekaligus menjaga keamanan dan persatuan nasional.
Ketiga, NU menyampaikan penyesalan atas adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Terkait persoalan tersebut, PBNU mendukung proses penanganan hukum dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kewibawaan kepala negara sekaligus menegakkan supremasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Demikian demi menjaga kewibawaan Kepala Negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia," demikian bunyi pernyataan PBNU.
Keempat, NU mengimbau seluruh komponen bangsa untuk terus berupaya menjaga kondusivitas nasional serta memelihara persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI.
Kelima, PBNU menyerukan kepada seluruh warga NU untuk memperbanyak zikir, munajat, dan doa agar bangsa Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan Allah SWT dari berbagai mara bahaya dan gangguan yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Keenam, PBNU meminta agar pernyataan sikap tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, PCINU, MWCNU, hingga pengurus ranting NU dalam menyikapi dinamika yang berkembang belakangan ini.
Jadi Pedoman Seluruh Jajaran NU
PBNU menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai respons organisasi terhadap perkembangan sosial dan politik nasional.
Sebelum membacakan pernyataan, perwakilan PBNU menjelaskan bahwa Konferensi Besar NU tidak hanya membahas agenda kegiatan organisasi dan penyusunan rencana program hingga akhir masa khidmah pada 2031, tetapi juga menjadi forum musyawarah untuk merespons situasi politik terkini.
Pertemuan tersebut diikuti jajaran pengurus wilayah NU dari berbagai daerah, baik yang hadir secara langsung maupun melalui pertemuan daring.
Melalui enam poin pernyataan tersebut, PBNU menekankan pentingnya dukungan terhadap pemerintahan, penghormatan terhadap supremasi hukum, serta upaya bersama menjaga stabilitas dan persatuan nasional.
_page-0001.jpg)
0 Komentar