TANGERANG SELATAN, INDONESIANEWS.MY.ID — Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), efektivitas penggunaan anggaran negara, dan perluasan akses pendidikan tinggi menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Prabowo & Gibran” di Bi Coffee, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (27/10/2026).
Dalam forum yang diselenggarakan Poros Alternatif bersama Nusa Persada tersebut, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, mendorong pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Ali menilai, keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari jumlah program yang terlaksana atau banyaknya penerima manfaat. Pemerintah juga perlu mengukur perubahan yang dihasilkan serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ali dalam diskusi yang membahas perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Laporan Tangerang Daily pada 27 Oktober 2026 mencatat, Ali mengusulkan evaluasi program pemerintah berdasarkan tiga parameter, yakni keluaran (output), hasil atau perubahan (outcome), dan dampak (impact).
Evaluasi program dan prioritas anggaran
Ali menyoroti perlunya pengukuran dampak program MBG, termasuk kontribusinya terhadap penurunan angka stunting. Menurut dia, program tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Ia juga menilai, kebutuhan masyarakat tidak selalu sama. Di sejumlah daerah, pemenuhan gizi masih menjadi persoalan mendasar. Sementara itu, di wilayah lain, keterbatasan akses pendidikan dan tingginya biaya kuliah menjadi tantangan yang perlu memperoleh perhatian pemerintah.
Atas dasar itu, Ali mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan mengalokasikan sebagian anggaran untuk mendukung pendidikan tinggi gratis bagi mahasiswa.
Dalam forum tersebut, Ali menyebut perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 80 triliun untuk membiayai kuliah gratis. Namun, angka tersebut merupakan bagian dari usulan yang disampaikannya dan masih memerlukan kajian lebih lanjut, termasuk mengenai sumber pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, serta konsekuensi terhadap prioritas anggaran lainnya.
Ali juga menekankan pentingnya mengukur keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih dari kemampuannya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan sosial.
Menurut dia, kebijakan pembangunan harus disertai evaluasi yang terukur agar anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Khamami Zada soroti pelaksanaan kebijakan
Guru Besar Bidang Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Khamami Zada, M.A., yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan, kualitas aparatur, dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program prioritas.
Menurut Khamami, kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pelaksanaan yang baik agar tujuan awalnya dapat tercapai.
Ia mengingatkan, besarnya anggaran dan idealisme suatu program tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan. Pemerintah perlu memastikan program dijalankan secara efektif, meminimalkan hambatan, serta mengantisipasi kemungkinan penyimpangan.
Khamami juga menilai, pelaksanaan program selama lima tahun masa pemerintahan akan menjadi ujian untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menghasilkan kemaslahatan publik.
Pandangan Ali dan Khamami memperlihatkan dua aspek yang saling berkaitan dalam evaluasi pemerintahan: ketepatan penentuan prioritas anggaran dan kemampuan birokrasi menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Komunikasi publik dan persoalan ekonomi
Selain evaluasi anggaran, Ali menyoroti pentingnya konsolidasi teknokratik dan penguatan komunikasi publik. Menurut dia, program pemerintah perlu disampaikan melalui informasi yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan karakter kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Ia menilai, tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami informasi mengenai kebijakan, persyaratan, dan manfaat yang tersedia.
Ali turut mengingatkan bahwa persoalan ekonomi sehari-hari, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kemiskinan, tetap perlu menjadi perhatian.
Menurut dia, capaian ekonomi makro harus diikuti perbaikan kondisi ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Ruang evaluasi dua tahun pemerintahan
Diskusi di Ciputat tersebut berlangsung di tengah beragam forum publik yang membahas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pada 27 Oktober 2026, misalnya, Garuda TV juga menyelenggarakan forum “Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran” di Universitas Tarumanagara, Jakarta, dengan pembahasan mengenai ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Beragam forum tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pemerintahan mencakup berbagai dimensi, mulai dari capaian program hingga efektivitas implementasi dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, refleksi dua tahun pemerintahan tidak hanya menjadi kesempatan untuk menilai program yang telah berjalan, tetapi juga untuk mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan perbaikan.
Evaluasi yang berbasis data, pengawasan yang memadai, dan keterbukaan terhadap masukan publik menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sumber: Tangerang Daily, 27 Oktober 2026; ANTARA, 27 Oktober 2026.
_page-0001.jpg)
0 Komentar