JAKARTA, INDONESIANEWS.MY.ID – Komisi III DPR RI meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Dr. Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya menindak tegas para tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, illegal access, dan penghilangan data elektronik dengan menerapkan pasal makar.
Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, yang dilaksanakan Kamis (12/11/2026).
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Kapolri beserta jajaran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penyadapan, illegal access, dan penghilangan data elektronik.
Komisi III juga meminta agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Namun, Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindakan penyadapan, illegal access, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar.
Atas dasar itu, Komisi III meminta Kapolri beserta jajarannya agar para tersangka dikenakan pasal makar.
Selain itu, Komisi III juga meminta kepolisian terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Kesimpulan rapat kerja tersebut ditandatangani oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.
Dokumen tersebut menjadi kesimpulan resmi rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri dalam pembahasan penanganan perkara penyadapan, illegal access, serta penghilangan data elektronik.
(Red. AMU)
_page-0001.jpg)
0 Komentar