Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027

     

Jakarta (20-05-2026) - Presiden Republik Indonesia menyampaikan optimisme besar terhadap arah pembangunan nasional tahun 2027 dalam pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang disampaikan di Jakarta, Selasa (20/5/2026). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkokoh ekonomi bangsa, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Presiden menekankan bahwa arah pembangunan nasional tetap berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah ingin memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, mulai dari petani yang menikmati hasil panen melimpah, nelayan yang melaut dengan tenang, guru yang semakin sejahtera, hingga pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usaha mereka. Pemerintah juga berkomitmen menghadirkan sistem jaminan sosial yang andal bagi masyarakat lanjut usia agar hidup lebih aman dan bermartabat. 

Dalam pidatonya, Presiden menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai cita-cita tersebut. Posisi geografis yang strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta disiplin fiskal yang konsisten menjadi kekuatan utama bangsa dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. 

Meski dunia tengah menghadapi tantangan berat akibat perang dagang dan konflik geopolitik global, Presiden menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Pemerintah berhasil menjaga inflasi tetap terkendali di angka 2,42 persen pada April 2026, mencatat surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut dengan surplus 3,3 miliar dolar AS pada Maret 2026, serta menjaga cadangan devisa sebesar 146,2 miliar dolar AS atau setara 5,8 bulan impor. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. 

Untuk tahun 2027, pemerintah menyiapkan strategi ekonomi dan fiskal dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Presiden menjelaskan bahwa kebijakan fiskal akan diarahkan secara sinergis untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk sektor pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi. Pemerintah juga akan memperkuat investasi strategis, memperluas perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta mendorong peran swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. 

Selain itu, pemerintah akan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi nasional melalui Danantara dan APBN. Kebijakan moneter diarahkan agar lebih suportif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan sektor keuangan yang semakin inklusif, stabil, dan mampu menyediakan pembiayaan dengan biaya dana yang efisien. 

Presiden juga memaparkan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus pembangunan tahun 2027. Delapan prioritas tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, kemandirian energi dan air, kedaulatan pangan, penurunan kemiskinan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Seluruh program itu akan diperkuat melalui dukungan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. 

Di bidang fiskal, Presiden memastikan APBN tetap dijaga sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap PDB, sementara belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen terhadap PDB. Adapun defisit anggaran diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB. Presiden menyebut arsitektur kebijakan fiskal 2027 akan dilaksanakan secara kolaboratif, terarah, dan terukur. 

Dalam asumsi dasar ekonomi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan inflasi tetap terkendali antara 1,5 hingga 3,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel. 

Sementara itu, sasaran pembangunan nasional tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,30 hingga 4,87 persen, serta rasio gini membaik pada kisaran 0,362 hingga 0,367. Pemerintah juga menargetkan peningkatan indeks modal manusia, kesejahteraan petani, dan penciptaan lapangan kerja formal yang lebih besar. 

Melalui pidato tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat. APBN tidak hanya diposisikan sebagai instrumen keuangan negara, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. (Red)