Oleh: Dwi Saputro Nugroho, Bacaleg PKB DPRD Jatim XI
Reformasi 98 adalah istilah yang mengacu pada periode perubahan politik dan sosial yang signifikan di Indonesia setelah jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998. Reformasi ini dimulai setelah kejatuhan Presiden Soeharto dan berujung pada pemilihan umum yang bebas dan adil serta perubahan konstitusi yang menguatkan demokrasi di negara tersebut. Reformasi 1998 ditandai dengan meningkatnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan partisipasi politik yang lebih luas.
Salah satu hasil yang penting dari Reformasi 1998 adalah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini memberikan kesempatan bagi partai-partai politik dan kelompok masyarakat sipil untuk lebih berperan dalam proses politik dan pengambilan keputusan di Indonesia.
“Kontestasi politik tahun 2024 merujuk pada pemilihan umum yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Pemilihan umum tersebut akan menjadi momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia, di mana rakyat akan memilih pemimpin mereka dan wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan visi reformasi 1998 yang menghendaki demokrasi”, ujar Dwi Saputro Nugroho, Bacaleg DPRD Jawa Timur Dapil Jatim XI.
Lebih lanjut, Dwi Nugroho menyebut kontestasi politik 2024 di Indonesia akan mencakup pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Pemilihan umum ini akan menjadi ajang untuk pesaing politik memperjuangkan visi, program, dan agenda mereka kepada masyarakat, serta memperoleh mandat untuk memimpin dan mewakili rakyat.
Menurut Bacaleg PKB itu, pada kontestasi politik tahun 2024, beberapa isu penting yang mungkin akan menjadi fokus adalah pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Partai-partai politik dan calon pemimpin akan berusaha untuk memenangkan dukungan rakyat dengan menawarkan solusi dan janji-janji yang relevan dengan isu-isu tersebut.
